Berita Terkini

GARUT - KPU Kabupaten Garut, diantaranya Ketua KPU, Junaidin Basri; Ketua Divisi SDM dan Sosialisasi, Nuni Nurbayani dan Kasubag SDM dan Hukum, Rudi Hermanto mengikuti Rapat Koordinasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pembentukan Badan Ad Hoc KPU Kabupaten/Kota di Jawa Barat, Sabtu-Senin (5-7/11/2022). Kegiatan dibuka ketua KPU Jawa Barat, Rifqi Ali Mubarak. Dalam sambutannya Rifqi menyampaikan kegiatan ini merupakan upaya kita untuk mencari dan mendapatkan badan Adhoc yang profesional. "Kegiatan ini merupakan upaya kita untuk mencari dan mendapatkan badan Adhoc yang sesuai dengan kebutuhan kita. Yaitu penyelenggara Pemilu profesional yang berintegritas dan mandiri untuk mencapai Pemilu yang berkualitas. Kita perlu melakukan koordinasi dan komunikasi kepada pihak-pihak yang memiliki sumber daya yang berkualitas," ujar Rifqi. Kegiatan yang dilaksanakan di Ballroom Grand Tjokro Cihampelas Bandung ini, menghadirkan Narasumber dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Diskominfo Jawa Barat, dan Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI). (kpugarut)

GARUT - Sudah dua hari sejak tanggal 18 November 2022 Pasukan Verifikasi Faktual (Verfak) KPU Kabupaten Garut melaksanakan Varfak keanggotaan partai politik. Medan yang berat di wilayah selatan Kabupaten Garut harus dilalui tim setiap hari.  Jalanan berbatu, berkelok, curam, curah hujan tinggi, dan jauh menjadi tantangan bagi tim. Selain itu, masyarakat yang akan di verifikasi tidak semua dapat ditemui di tempat, karena sedang berada di kebun atau berdagang di luar kota. Namun hal ini tidak menyurutkan semangat tim untuk menyelesaikan tugas negara ini.  Dengan menggunakan roda dua anggota tim Verfak, dor to dor menyambangi rumah warga yang di klaim partai politik sebagai anggotanya. Dalam dua hari ada 528 sampling yang harus di verifikasi faktual dari 11 kecamatan. Ketua KPU Garut, Junaidin Basri menjelaskan dalam 5 hari dari tanggal 18 - 22 November 2022 pihaknya akan menyelesaikan Verifikasi Faktual di dua Daerah Pemilihan (Dapil) di wilayah selatan.  "KPU Garut akan berupaya menyelesaikan verifikasi faktual di wilayah selatan sesuai target. Sengaja kita memulai di wilayah selatan karena energi masih full, masih on fire, " ujar Junaidin.  Dapil 3 di wilayah selatan ini, terdiri dari Kecamatan Talegong, Cisewu, Caringin, Bungbulang, Pakenjeng, Pamulihan, Mekarmukti, Cikelet, Pameungpeuk, Cibalong dan Cisompet. Sementara Dapil 4, terdiri dari Kecamatan Sukaresmi, Cisurupan, Bayongbong, Cigedug, Cikajang, Banjarwangi, Singajaya, Cihurip dan Peundeuy. Ada 1.137 sampel dari dua Dapil tersebut yang akan di sampling. Ketua KPU optimis pihaknya akan menyelesaikan target verifikasi faktual di dua Dapil tersebut, sesuai dengan waktunya.(kpugarut)

kpugarut - Dari Ballroom Claro Hotel Kendari Sulawesi Utara, rabu (19/10/2022), Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari membuka Rapat Koordinasi pembentukan badan adhoc penyelenggara Pemilu tahun 2024 serta peluncuran SIAKBA dan SIMPEG KPU. Sebanyak 1.270 peserta KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota se-Indonesia menyaksikan prosesi pembukaan yang ditandai dengan pemukulan gong oleh Ketua KPU RI yang didampingi anggota KPU RI Mochammad Afifuddin, Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Sekretaris Jenderal KPU, Bernad Dermawan Sutrisno serta Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung. Dalam sambutannya Hasyim menyampaikan, acara ini sangat penting dalam rangka mempersiapkan rekrutmen badan ad hoc di tingkat kecamatan maupun desa dan kelurahan. Menurutnya, data yang lengkap sangat diperlukan untuk menata organisasi semakin solid, terorganisir, manageable dalam rangka layanan-layanan KPU pada Pemilu dan Pilkada serentak 2024. Hasyim juga menekankan penyelenggara Pemilu harus bekerja secara tertib. "Salah satu azas penyelenggaraan Pemilu adalah bekerja secara tertib. Tata kelola KPU harus dapat menunjukkan bahwa KPU adalah lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri," tegas Hasyim. Sementara itu saat didaulat memberikan sambutan, Ahmad Doli Kurnia Tandjung memaparkan bahwa penyelenggara Pemilu adalah orang-orang penting yang memajukan pembangunan Indonesia, terutama pembangunan politik.  "Penyelenggara Pemilu adalah orang-orang penting yang  dapat memajukan pembangunan Indonesia, terutama pembangunan politik.  Indonesia telah memilih sistem pemilu demokratis sebagai koreksi sistem politik masa lalu. Saat ini masyarakat semakin cerdas, semakin  ‘melek’, sehingga pengambilan keputusan politik harus melibatkan masyarakat, " ungkap Doli. Rakor yang juga dihadiri Deputi Bidang Dukungan Teknis, Eberta Kawima, Plt Deputi Bidang Administrasi Purwoto Ruslan Hidayat, Pejabat Eselon II dan jajaran Sekretariat Jenderal KPU, beserta jajaran Anggota KPU, Kepala Bagian, Kepala Subbagian yang menangani Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, serta Operator SIAKBA KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kab/Kota se-Indonesia, dijadwalkan akan berlangsung dari tanggal 19-22 Oktober 2022. Ketua Divisi SDM dan Sosialisasi KPU Kabupaten Garut, Nuni Nurbayani yang hadir didampingi operator SIAKBA, Aceng Kurnia, menyampaikan kegiatan ini sangat penting sebagai titik tolak dalam proses rekrutmen Badan Adhoc. "Rakor ini sangat penting sebagai titik tolak dalam proses rekrutmen Badan Adhock penyelenggara Pemilu yang akan dilaksanakan pada 16 November 2022 mendatang. Sebagai pelaksana teknis KPU Kabupaten/Kota perlu diberikan bekal yang cukup agar dapat melakukan proses rekrutmen ini secara profesional. Sehingga badan adhoc yang dihasilkan dalam proses ini adalah badan adhoc penyelenggara Pemilu yang berkualitas, profesional, jujur dan mandiri. (medcenkpugrt)

kpugarut - Dari ballroom Novotel Bandung, KPU Kabupaten Garut dan 27 KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat beserta undangan lainnya mengikuti Talkshow Literasi Digital pada Festival Literasi Digital (VIRAL) Jawa Barat tahun 2022, Sabtu (8/10).  Talkshow dengan tema “Peluang dan Tantangan Bagi Kultur Masyarakat Jawa Barat” digelar oleh Diskominfo Jawa Barat secara hybrid. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai salah satu kegiatan dalam rangkaian acara Road to West Java Festival 2023. Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Diskominfo Provinsi Jawa Barat Ika Mardiah, Staf Khusus Presiden RI Angkie Yudistia, Direktur Pemberdayaan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (Kemkominfo RI) Bonifasius Wahyu Pudjianto, Ketua Relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi Jawa Barat (RTIK Jabar), KPU Jawa Barat, serta Ketua Jabar Saber Hoaks Alfianto Yustinova yang menjadi narasumber dalam talkshow. Ketua Divisi Sosialisi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU Jawa Barat Reza Alwan Sovnidar yang didaulat menyampaikan sambutan pada kesempatan tersebut menuturkan kegiatan ini menjadi awal untuk membangun simpul dalam mensukseskan Pemilu dan Pilkada yang bebas hoaks. "Dengan hadirnya berbagai pihak/stakeholder pada kegiatan ini menjadi awal yang baik untuk membangun simpul yang kuat agar pelaksanaan Pemilu dan Pilkada di Jawa Barat aman dan bebas dari serangan hoaks. Sesuai prinsip akur sauyunan dan babarengan. KPU Provinsi Jawa Barat berkomitmen mewujudkan Pemilu dan Pilkada 2024 yang berkualitas," papar Reza. Sebelumnya, Kepala Diskominfo Provinsi Jawa Barat Ika Mardiah menyampaikan mengenai dua sisi pengaruh media digital. "Perkembangan dunia digital memiliki kebermanfaatan yang sangat banyak, namun demikian harus diwaspadai juga perihal dampak negatifnya," ujar Ika. "Hal tersebut menjadi dasar atas pembentukan unit Jabar Sapu Bersih hoaks (Jabar Saber Hoaks), yang mana hingga 6 oktober 2022 dari 799 aduan yang diterima, sebanyak 643 aduan merupakan berita keliru alias hoaks dengan beragam isu," jelas Ika saat membuka acara. Ika menambahkan, maksud dan tujuan diselenggarakannya acara ini adalah untuk mengeratkan kolaborasi antar pegiat literasi di Jawa Barat dan bersama-sama merumuskan bagaimana literasi digital yang selaras dengan nilai-nilai kultur masyarakat Jawa Barat. Kemudian juga diharapkan dapat menjadi salah satu media kampanye bahwa kemajuan teknologi informasi adalah satu karunia dari tuhan yang dapat dijadikan sebagai sarana untuk menebar kebaikan guna meraih kemaslahatan dan kesejahteraan hidup masyarakat Jawa Barat. Menyampaikan keynote speech, Staf Khusus Presiden RI, Angkie Yudistia menegaskan, salah satu pilar pembangunan bangsa sesuai arahan dari Presiden RI Joko Widodo adalah dengan membangun dan mengembangkan sumber daya manusia yang mengedepankan adab dan budaya melalui upaya percepatan transformasi digital. Angkie menambahkan, transformasi digital ini harus diiringi dengan peningkatan literasi digital agar internet dan arus informasi yang banyak beredar dapat dipergunakan untuk hal-hal yang edukatif dan produktif. Dalam kegiatan tersebut juga dilaksanakan pengukuhan pengurus Forum Komunikasi Kelompok Informasi Masyarakat (FK-KIM) Nusantara Provinsi Jawa Barat periode 2021-2026. FK-KIM hadir dari masyarakat yang sadar akan pentingnya informasi yang terpercaya. FK KIM adalah model Citizen Jurnalisme yang akan berperan aktif dalam menyebarkan isu positif dalam rangka menangkal isu hoaks. Khususnya menjelang Pemilu serentak 2024. Acara ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama Diskominfo Jabar, Jabar Saber Hoaks, dan Ketua KPU se-Jabar dalam tajuk akur sauyunan babarengan menolak hoaks dalam pemilu serentak 2024. (medcenkpugarut)

kpugarut - Bertempat di Clove Garden Hotel Bandung, KPU Garut yang terdiri dari Ketua Divisi SDM dan Sosialisasi, Nuni Nurbayani; Kasubbag SDM dan Hukum, Rudi Hermanto dan Staf SDM KPU Garut, Rina Sriwati beserta Divisi SDM KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat mengikuti pelatihan Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhock (SIAKBA), Selasa (4/10/2022). Kegiatan yang dilaksanakan dari tanggal 4 - 5 Oktober 2022 ini dibuka oleh Ketua KPU Provinsi, Rifqi Ali Mubarok, M. Si. Menurut Rifqi Aplikasi SIAKBA ini merupakan aplikasi yang disiapkan untuk menghimpun data anggota KPU dan Badan Adhock KPU Pada  Pemilu 2024. "Aplikasi SIAKBA ini merupakan aplikasi yang disiapkan untuk menghimpun data anggota KPU dan Badan Adhock KPU Pada Pemilu 2024. Jadi kita memiliki data base anggota KPU juga badan Adhock sebagai tracking jika periodesasi diberlakukan," jelas Rifqi. Rifqi menuturkan pada tahapan Pemilu serentak 2024 setelah memastikan kesiapan anggaran, KPU juga harus memastikan kesiapan SDM yaitu dengan melakukan pelatihan SIAKBA ini. Sementara itu ketua Divisi SDM KPU Jawa Barat, Undang Suryatna menyampaikan bahwa tahapan Pemilu menjadi tanggung jawab kita bersama. Tidak hanya tanggung jawab divisi. Semua divisi harus saling mensupport. Memastikan semua tahapan berjalan dengan baik. Kegiatan ini juga dihadiri oleh seluruh anggota KPU Jawa Barat. (kpugarut)

Garut - "KPU Garut siap mengakomodir organisasi-organisasi  disabilitas untuk penuhi hak akses disabilitas pada Pemilu 2024," hal ini disampaikan Ketua KPU Garut Junaidin Basri saat disambangi rombongan Pusat Pemilihan Umum Akses Daerah (PPUAD) Kabupaten Garut di Aula KPU Garut, selasa (04/10). "Penting bagi KPU Garut untuk mendata calon pemilih disabilitas, apakah mengalami peningkatan atau mengalami penurunan, terdaftar di DPT, atau terdaftar pada tiap TPS? Karena data itu akan berkaitan dengan ketersediaan alat peraga di TPS. Surat suara khusus juga harus disiapkan oleh KPU. Selain itu, disablitas juga diharapkan akan terlibat sebagai penyelenggara baik menjadi PPK ataupun PPS," lanjut Junaidin. Perwakilan PPUAD Neti menyampaikan, PPUAD berharap KPU dapat bekerjasama dengan PPUAD untuk membina PPUAD agar melek politik dan tidak hanya dimanfaatkan oleh peserta politik. Menjawab penuturan perwakilan PPUAD, Ketua Divisi SDM dan Sosialisasi Nuni Nurbayani menyampai KPU Garut siap bekerja sama dan akan membuka layanan informasi untuk Disabilitas agar dapat berpartisipasi pada Pemilu.   "KPU Garut siap bekerjasama dengan organisasi yang konsern pada Pemilu untuk meningkatkan kualitas Pemilu khususnya meningkatkan partisipasi disabilitas," jawab Nuni. "Untuk memenuhi hak akses disabilitas KPU akan membuka dan memberikan layanan seluas-luasnya untuk disabilitas salah satunya melalui organisasi PPUAD ini. Apalagi negara telah menjamin  hak disabilitas untuk berperan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menjelaskan bahwa disabilitas yang memenuhi syarat memiliki kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD, Calon Presiden dan Wakil Presiden serta sebagai Penyelenggara Pemilu," tutup Nuni. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Anggota KPU Kabupaten Garut  Dindin A Zaenudin dan  Ujang Muttaqin. (kpugarut)