KPU Garut Ikuti Parmas Insight Chapter #2: Perkuat Pendidikan Pemilih Berkelanjutan
Garut- KPU Kabupaten Garut mengikuti kegiatan “Parmas Insight” Chapter #2 bersama KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat secara daring pada Rabu, (15/10/2025). Kegiatan Parmas Insight Chapter #2 mengusung tema “Pendidikan Pemilih Berkelanjutan di Luar Masa Tahapan (Best Practice Menjaga Kesadaran Politik Masyarakat)”. Dalam kegiatan ini, KPU Kabupaten Tasikmalaya, KPU Kabupaten Majalengka, dan KPU Kota Tasikmalaya memaparkan materi terkait praktik terbaik dalam menjaga kesadaran politik masyarakat di luar masa tahapan pemilu. Para narasumber berbagi gagasan, pengalaman, serta inovasi yang telah dilakukan di wilayah masing-masing. Sesi dilanjutkan dengan diskusi interaktif dan tanya jawab antar peserta, menjadikan kegiatan berlangsung dinamis dan inspiratif. Menutup kegiatan, Kadiv Sosdiklih, Parmas, dan SDM KPU Provinsi Jawa Barat, Hedi Ardia, menyampaikan evaluasi serta dorongan bagi setiap KPU Kabupaten/Kota agar semakin optimal dalam pelayanan informasi publik dan pemanfaatan media sosial. Evaluasi tersebut dilakukan dengan memantau laman website KPU Kabupaten/Kota yang menjadi pemapar pada kegiatan kali ini, disertai sejumlah saran untuk meningkatkan kualitas pengelolaan website dan keterbukaan informasi publik. Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Bagian Parmas dan SDM KPU Provinsi Jawa Barat, Yunike Puspita, menekankan pentingnya pola pikir kritis bagi para divisi Parmas se-Jawa Barat untuk mampu menghasilkan tulisan opini dan artikel yang berkualitas, sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. ....

Perkuat Kolaborasi, KPU Kabupaten Garut Temui Bupati Abdusy Syakur Amin
Garut- KPU Kabupaten Garut melakukan audiensi dengan Bupati Garut, Bapak Abdusy Syakur Amin, pada Selasa (14/10/2025). Audiensi ini diikuti oleh Ketua KPU Kabupaten Garut Faiz Burhan, Anggota Rikeu Rahayu dan Asyim Burhani, Sekretaris Asep Budiyanto, serta Staf Subbag Parmas dan SDM Syakira Syafiqya. Turut hadir pula Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Garut, Bapak Nurrodhin. Kegiatan ini membahas penguatan kelembagaan KPU, sinergi antara KPU dan Pemerintah Kabupaten Garut, serta rencana kegiatan dan program KPU yang memerlukan dukungan serta kerja sama dari Pemkab Garut. Bupati Garut menyambut baik kunjungan tersebut dan menekankan pentingnya kolaborasi antara Pemkab dan KPU dalam upaya mendorong kemajuan demokrasi di Kabupaten Garut. ....

KPU Kabupaten Garut Ikuti Rakor Penguatan Peran SDM dalam Inovasi dan Demokrasi secara Daring
KPU Kabupaten Garut mengikuti Rapat Koordinasi Penguatan Peran SDM dalam Mendorong Inovasi dan Demokrasi yang diselenggarakan oleh KPU RI secara daring pada Senin, (13/10/2025). Kegiatan ini dibuka oleh Anggota KPU RI, Idam Kholik, dan Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Yuli Hertaty, serta diikuti oleh Sekretaris KPU Kabupaten Garut, Asep Budiyanto, Kepala Sub Bagian Parmas dan SDM, Rudi Hermanto, dan Staf Parmas SDM, Syakira Syafiqya. Dalam kegiatan ini, empat narasumber hadir memberikan paparan mengenai pentingnya pengembangan SDM, khususnya ASN di lingkungan KPU RI, KPU Provinsi, hingga KPU Kabupaten/Kota. Pengembangan SDM ini perlu diiringi dengan peningkatan keterampilan baru yang relevan dengan kebutuhan penyelenggara pemilu di era modern, serta memperluas wawasan global untuk menghadapi tantangan transnasional dan memperkuat demokrasi Indonesia. Kegiatan ini juga menekankan bahwa inovasi dalam pengelolaan SDM merupakan kunci untuk mewujudkan kelembagaan KPU yang adaptif, profesional, dan berintegritas. Dengan SDM yang unggul dan berdaya saing, KPU diharapkan mampu menghadirkan tata kelola kepemiluan yang modern, efektif, dan responsif terhadap perkembangan teknologi maupun dinamika sosial masyarakat. Melalui Rakor ini, seluruh peserta didorong untuk terus berkomitmen meningkatkan kompetensi serta memperkuat kolaborasi lintas satuan kerja agar tercipta lingkungan kerja yang produktif, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Dengan demikian, penguatan peran SDM tidak hanya menjadi bagian dari strategi kelembagaan, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu yang demokratis. ....

KPU Garut Ikuti Kegiatan Parmas Insight Chapter #1 Bahas Strategi Tingkatkan Partisipasi Pemilih di Pilkada 2024
Garut- KPU Kabupaten Garut mengikuti kegiatan “Parmas Insight” Chapter #1 bersama KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat secara daring pada Rabu (8/10/2025). Parmas Insight Chapter #1 mengusung tema “Partisipasi Pilkada 2024: Faktor Pendorong dan Penghambat Partisipasi Pemilih.” Kegiatan ini dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Ahmad Nur Hidayat, yang menegaskan bahwa KPU perlu menjadi lembaga yang adaptif. Program Parmas Insight merupakan salah satu terobosan KPU Jawa Barat untuk mencerahkan demokrasi. Sosialisasi dan pendidikan pemilih, lanjutnya, merupakan bagian penting dalam menjaga keberlanjutan demokrasi. Hadir pula Anggota KPU RI, August Mellaz, yang menekankan pentingnya sosialisasi dan pendidikan pemilih sebagai langkah strategis dalam menjamin keterbukaan informasi publik. Ia juga menyampaikan bahwa KPU memiliki peran penting dalam mencerdaskan pemilih serta membuka ruang kolaborasi multipihak. Dalam kesempatan tersebut, beliau turut membahas dinamika Pemilu 2019–2024 serta tantangan peningkatan partisipasi masyarakat dalam kontestasi mendatang. Selain itu, kegiatan ini menghadirkan pemaparan materi dari Kadiv Parmas dan SDM KPU Kota Bandung, Kabupaten Bogor, dan Kota Cimahi, yang saling berbagi gagasan serta pengalaman sesuai dengan tema yang diusung pada Chapter #1. Menutup kegiatan, Kadiv Sosdiklih Parmas KPU Provinsi Jawa Barat, Hedi Ardia, menyampaikan evaluasi serta dorongan peningkatan bagi setiap KPU Kabupaten/Kota agar pelayanan informasi publik dan pemanfaatan media sosial dapat berjalan lebih optimal. ....

KPU Garut Gelar Rapat Pleno Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan III 2025
Garut- KPU Kabupaten Garut melaksanakan Rapat Pleno Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III Tahun 2025, pada Kamis (2/10/2025). di Aula KPU Kabupaten Garut Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Garut, Sekretaris dan jajaran sekretariat, Bawaslu Kabupaten Garut, Polres Garut, Kodim 0611/Garut, Disdukcapil Kabupaten Garut, serta Lapas Kelas IIA Kabupaten Garut. Melalui rapat ini, setiap stakeholder memberikan pandangan atas pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) selama periode Triwulan III Tahun 2025. KPU Kabupaten Garut menegaskan bahwa PDPB merupakan langkah strategis untuk memastikan daftar pemilih tetap valid, akurat, dan terkini, yang menjadi dasar penting dalam penyusunan daftar pemilih pada Pemilu maupun Pilkada mendatang. Hasil rapat pleno ini dituangkan dalam Berita Acara (BA) Rekapitulasi PDPB Triwulan III Tahun 2025. Data yang ditetapkan merupakan hasil dari rekapitulasi KPU Kabupaten Garut serta melalui koordinasi dengan stakeholder terkait, sehingga terjaga prinsip terbuka, partisipatif, dan akuntabel. Dengan adanya partisipasi aktif seluruh pihak, diharapkan hak pilih masyarakat di Kabupaten Garut dapat terjamin dengan baik demi terwujudnya daftar pemilih yang berkualitas. ....

KPU Kabupaten Garut Koordinasi dengan Bawaslu Jelang Rapat Pleno PDPB Triwulan III Tahun 2025
KPU Kabupaten Garut melakukan Koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Garut terkait Persiapan Rapat Pleno Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Periode Triwulan III Tahun 2025, pada Senin, (29/09/2025). Koordinasi ini dilaksanakan untuk memastikan proses PDPB berjalan dengan baik, akurat, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, dalam pertemuan ini juga dibahas mengenai persiapan pelaksanaan Coklit Terbatas (COKTAS) sebagai bagian dari upaya verifikasi lapangan guna menjaga kualitas data pemilih. Melalui koordinasi bersama ini, KPU dan Bawaslu Kabupaten Garut berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi demi mewujudkan daftar pemilih yang mutakhir dan komprehensif. ....

Publikasi
Opini

Menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Komisi Pemilihan Umum (KPU) bukan sekadar menjalankan pekerjaan administratif, melainkan mengemban amanah besar dalam menjaga marwah demokrasi. Setiap langkah dan keputusan yang diambil memiliki dampak langsung terhadap kepercayaan publik terhadap pemilu yang jujur, adil, dan transparan. Tanggung jawab sebagai ASN KPU sangatlah kompleks. Kami terlibat langsung dalam seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Kami memastikan hak pilih setiap warga negara dihormati dan dilindungi. Profesionalisme, netralitas, serta integritas menjadi prinsip utama dalam menjalankan tugas kami sehari-hari. Namun, jalan yang kami tempuh tidak selalu mudah. Tantangan datang dari berbagai arah: dinamika politik, tekanan eksternal, disinformasi yang berkembang di masyarakat, hingga perubahan regulasi yang menuntut adaptasi cepat. Belum lagi tuntutan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas yang semakin tinggi. Di tengah tekanan tersebut, kami harus tetap teguh memegang prinsip, tidak goyah oleh kepentingan mana pun. Di balik semua itu, ada tekad kuat yang mengikat kami sebagai ASN KPU. Tekad untuk terus belajar, berinovasi, dan menjadi bagian dari perubahan positif dalam penyelenggaraan pemilu. Kami sadar bahwa kualitas demokrasi sangat bergantung pada kualitas penyelenggaranya. Oleh karena itu, kami berkomitmen menjadi pelayan publik yang berdedikasi, netral, dan terpercaya. Menjadi ASN KPU adalah panggilan pengabdian, bukan sekadar profesi. Dengan semangat kebangsaan, kami akan terus menjaga integritas demokrasi Indonesia dari balik meja kerja kami dalam senyap, namun penuh makna. Pada akhirnya, kami berpegang teguh untuk memberikan yang terbaik dalam menjadi pilar demokrasi dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Indonesia, KPU MELAYANI…

Konsep demokrasi dalam kehidupan bernegara merupakan salah satu tujuan utama banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Memaknai demokrasi yang secara sederhana dipahami sebagai pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, tidak bisa direalisasikan tanpa adanya pemilihan umum sebagai legitimasi kekuasaan wakil rakyat. Penting untuk dipahami bahwa demokrasi dan kepemiluan adalah satu kesatuan, sehingga melibatkan diri dalam mendorong kemajuan demokrasi, perlu diiringi dengan keterlibatan dalam pemilu, baik menjadi peserta; pemilih; maupun penyelenggara. Menjadi bagian dari demokrasi terkhusus bergabung dengan Komisi Pemilihan Umum merupakan tanggung jawab dan komitmen yang besar. Nasib demokrasi Indonesia ditentukan dari bagaimana KPU merencanakan dan melaksanakan proses pemilu. Sehingga diperlukan integritas, kemandirian, kompetensi, dan profesionalisme dari tiap-tiap sumber daya manusia di KPU, termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Komitmen KPU dalam penguatan kelembagaan tercermin dalam pelaksanaan “Orientasi Tugas” untuk para CPNS. Pembentukan pola pikir, rasa loyalitas dan integritas dipupuk sedari dini untuk memastikan bahwa para CPNS di seluruh daerah di Indonesia memahami bahwa bergabung di dalam KPU berarti rela mengabdi tanpa pamrih, rela bekerja untuk kemajuan negara. Sebagai provinsi dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) terbesar di Indonesia, penyelenggara pemilu di Jawa Barat memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan pemilu, yang basis utama untuk mewujudkan hal ini adalah melalui penguatan internal sumber daya manusia. Perlu kesiapan mental, fisik, dan intelektual untuk mampu menghadapi beratnya tantangan di setiap tahapan kepemiluan. Menariknya, dalam orientasi tugas inilah para CPNS diberikan edukasi dan gambaran yang bukan sekedar “pemanis” belaka, namun hingga gambaran betapa beratnya rintangan yang dihadapi di masa tahapan kepemiluan. Dari perspektif seorang CPNS khususnya yang akan berperan aktif di wilayah Jawa Barat, orientasi tugas yang diberikan oleh KPU RI setidaknya memberikan tiga pandangan terhadap peran penyelenggara pemilu sebagai agen demokrasi: Pertama, KPU bukan hanya sekedar Aparatur Sipil Negara, melainkan tombak penguat demokrasi di Indonesia. Kedua, integritas, komitmen, loyalitas, rasa tanggung jawab, dan profesionalitas merupakan hal yang mutlak perlu dimiliki penyelenggara pemilu. Ketiga, koordinasi dan kerja sama adalah kunci. Pemilu di Indonesia merupakan salah satu pemilu yang paling kompleks di dunia, sehingga tanpa koordinasi dan kerja sama baik di tiap satuan kerja di daerah, maupun hingga pusat sangat menentukan bagaimana hasilnya terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia. Karena menjadi bagian dalam kemajuan demokrasi bukan persoalan peran siapa yang lebih besar, peran siapa yang lebih berdampak, melainkan “siapa” yang akan mengambil peran.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat merupakan ujung tombak pelaksanaan demokrasi yang sehat dan berintegritas di tingkat daerah. Orientasi Tugas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) bukan hanya menjadi ajang pengenalan struktur organisasi dan uraian jabatan. Orientasi ini juga merupakan media pembentukan karakter ASN, tempat di mana nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara (ASN) ditanamkan. Dalam rangka memperkuat kapasitas dan karakter jajaran penyelenggara pemilu, kegiatan Orientasi Tugas ini menjadi langkah awal yang fundamental. Bukan sekadar pengenalan tugas administratif, melainkan merupakan proses penanaman nilai dan etika kerja yang akan menjadi fondasi dalam menjalankan tanggung jawab sebagai penjaga kedaulatan rakyat. Melalui orientasi ini, seluruh peserta diajak untuk memahami tugas, fungsi, dan kewenangan KPU secara menyeluruh, termasuk etika dan prinsip dasar dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu. Kegiatan ini juga penting untuk menanamkan nilai integritas dan loyalitas. Integritas dalam setiap tindakan, keselarasan antara hati, pikiran, dan ucapan. Sementara itu, loyalitas kepada konstitusi, lembaga, serta cita-cita demokrasi yang bersih dan bermartabat. Loyalitas tercermin dari kemauan untuk berkontribusi secara maksimal, menjaga rahasia dan martabat institusi, serta tidak mudah goyah oleh kepentingan pribadi atau tekanan dari luar. Dengan demikian, orientasi tugas ini bukan sekadar serangkaian kegiatan pengenalan administratif semata, melainkan menjadi fondasi awal yang sangat penting dalam pembentukan karakter Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan KPU. Melalui proses ini, setiap peserta dibekali dengan pemahaman mendalam mengenai nilai-nilai integritas, loyalitas, dan profesionalisme yang wajib dijunjung tinggi dalam menjalankan peran sebagai penyelenggara pemilu. Karakter yang dibangun selama orientasi menjadi bekal utama agar ASN mampu mengawal setiap tahapan pemilu dengan sikap yang adil, transparan, dan bertanggung jawab.

Puji syukur Alhamdulillah, telah menjadi bagian dari KPU Jawa Barat melalui jalur CPNS, ini merupakan sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab yang besar, kini saya ditempatkan di Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik KPU Kabupaten Garut. Saya di sadarkan oleh ortug ini bahwa tugas-tugas yang diemban tidaklah mudah, bukan hanya sekedar administrative lalu pencoblosan, namun membutuhkan persiapan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta sampai titik akhir yang begitu matang inilah bagian dari demokrasi. Sebagai warga Negara, dulu saya hanya melihat demokrasi dari bilik suara, namun sebagai CPNS di KPU Kabupaten Garut, saya diberi kesempatan untuk berdiri di balik layar demokrasi. Memastikan pemilu yang LUBER dan JURDIL, namun tidaklah mudah untuk memastikan pemilu yang LUBER dan JURDIL, perlu adanya kemandirian, profesional, serta integritas. Kemandirian adalah bekerja tanpa intervensi kepentingan manapun yang artinya dituntut untuk menegakkan netralitas sesuai perundang-undangan, bukan berdasarkan keinginan siapapun. Professional adalah kemampuan menjalankan tugas sesuai dengan keahlian, standar, dan etika yang berlaku. Dan integritas adalah nilai yang paling mendasar, yaitu konsisten antara ucapan dan perbuatan dengan menjunjung nilai etika yang tinggi. Sebelum masuk bagian dari KPU, saya mengira bahwa tugas KPU tidaklah banyak dan begitu kompleks, namun setelah mengikuti ortug KPU, ternyata banyak tugas-tugas yang perlu dipersiapkan dengan baik. Dan semakin tersadarkan lagi, KPU adalah penjaga demokrasi, sehingga membutuhkan sikap yang tepat seperti mandiri, professional, dan berintegritas agar terwujudnya pemilu yang LUBER dan JURDIL sesuai visi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Teringat saat ortug, ada salah satu pemateri yang menyampaikan bahwa KPU itu seperti lagu Padamu Negeri, bukan hanya bekerja, tetapi mengabdi sepenuh jiwa dan raga untuk bangsa dan Negara, menjaga kedaulatan rakyat melalui pemilu yang jujur dan adil. Seperti pada lagu itu, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Itulah semangat yang harus hidup dalam setiap utusan KPU. Setelah mengikuti ortug KPU, saya berharap para CPNS KPU bukan menjadi lemah oleh tekanan tugas, tetapi justru semakin kuat, matang, dan siap mengabdi dengan penuh integritas.

Dalam dunia kerja maupun pendidikan, keberhasilan seseorang itu tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis atau intelektual saja, tetapi juga ditentukan oleh sikap dan karakter yang harus ditunjukkan sejak awal penugasan yaitu di KPU Jawa Barat. Maka dari itu ada tiga nilai utama yang sangat berpengaruh besar terhadap kualitas hasil kerja di KPU Jawa Barat yaitu disiplin, tanggung jawab dan etika kerja yang baik. Disiplin dalam bekerja di Lingkungan KPU Jawa Barat, terutama dalam konteks awal penugasan itu harus tercermin dari kesiapan individu untuk memulai tugas dengan tepat waktu, mematuhi jadwal kerja dan menjaga kualitas pekerjaan dengan baik. Dengan adanya disiplin yang tinggi maka dapat menciptakan kestabilan dalam proses kerja sehari-hari dan menunjukkan keseriusan dalam menjalankan amanah pekerjaan di KPU Jawa Barat. Jika tidak adanya disiplin maka pekerjaan tidak menjadi maksimal dan hilang kepercayaan dari atasan ataupun rekan kerja. Tanggung jawab yang tinggi menunjukkan sejauh mana seseorang bersedia menyelesaikan tugasnya dengan sungguh-sungguh serta siap untuk menerima segala konsekuensi dari setiap tindakan. Bertanggung jawab bukan hanya soal menyelesaikan tugas semata saja, tetapi juga berkaitan dengan inisiatif untuk mencari solusi jika menemui kendala dalam bekerja, serta tidak mencari alasan untuk menyalahkan pihak lain ketika terjadi kesalahan dalam bekerja. Maka dari itu sejak awal penugasan di KPU Jawa Barat sangat penting bagi individu agar dapat memahami setiap pekerjaan yang diberikan itu adalah sebuah amanah yang harus di tunaikan dan dipertanggung jawabkan dengan sebaik-baiknya. Sejak awal penugasan dengan menunjukkan etika kerja yang baik maka akan menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan harmonis terutama di Lingkungan KPU Jawa Barat. Etika kerja yang tinggi juga membentuk citra positif individu di mata semua orang. Jika etika kerja yang kuat ada dalam diri seseorang, maka seseorang tidak hanya bekerja untuk menyelesaikan tugas saja, tetapi sangat menjaga nilai dan integritas dalam setiap prosesnya dalam bekerja di KPU Jawa Barat. Disiplin, tanggung jawab dan etika kerja merupakan fondasi yang sangat penting yang membentuk budaya kerja yang produktif serta professional dalam segala hal di Lingkungan KPU Jawa Barat, maka dari itu dengan menanamkan nilai disiplin, tanggung jawab dan etika kerja sejak awal penugasan di KPU Jawa Barat merupakan suatu langkah awal yang menentukan keberhasilan seseorang dalam jangka panjang. Dengan menerapkan tiga nilai tersebut secara konsisten maka dapat menjadi pekerja yang andal, pribadi yang dihormati dan dipercaya di Lingkungan KPU Jawa Barat.