Suara Rakyat, Suara Siapa?
Oleh, Ria Mariyana Sujana
Staf Sub Bagian Parmas dan SDM
Fenomena politik kontemporer menunjukkan adanya jurang antara idealisme demokrasi dan praktik di lapangan. Politik uang, dominasi partai besar, serta pengaruh media sosial dalam membentuk opini publik sering kali membuat suara rakyat terdistorsi. Dalam konteks ini, slogan “suara rakyat adalah suara Tuhan” seakan kehilangan makna, bergeser menjadi “suara rakyat, suara siapa?” sebuah refleksi kritis atas keterwakilan dan kejujuran dalam proses politik.
Demokrasi sering dipandang sebagai sistem politik yang memberikan ruang bagi rakyat untuk menyuarakan aspirasinya. Melalui mekanisme pemilu, partisipasi publik, dan kebebasan berpendapat, rakyat diyakini memiliki kendali atas arah kebijakan negara. Namun, pertanyaan mendasar muncul apakah suara rakyat benar-benar menjadi penentu, atau sekadar dijadikan legitimasi oleh segelintir elite politik?
Elite politik adalah kelompok kecil yang memiliki kekuasaan besar dalam menentukan arah kebijakan negara, Secara ideal, elite politik seharusnya menjadi perantara aspirasi rakyat dengan kebijakan negara. Namun dalam praktik, sering terjadi distorsi representasi suara rakyat dijadikan legitimasi, sementara keputusan lebih banyak mencerminkan kepentingan kelompok kecil.
Keterwakilan semu, rakyat merasa sudah memilih, tetapi hasil kebijakan tidak sesuai kebutuhan mereka. muncul skeptisisme publik terhadap politik, karena suara rakyat dianggap tidak benar-benar didengar.
Kemudian siapa sebenarnya yang diuntungkan dari proses politik? rakyat banyak, atau segelintir elite yang menguasai sistem? Hal ini yang menjadi pertanyaan kita sebagai rakyat biasa,tetapi sebagian kalangan elite merasa hal yang mereka lakukan itu benar,lantas siapakan yang sebenar nya “Benar”??
Opini ini menegaskan bahwa demokrasi tidak boleh berhenti pada prosedur pemilu semata. Demokrasi sejati harus memastikan bahwa suara rakyat benar-benar diterjemahkan menjadi kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik, bukan sekadar alat legitimasi bagi kekuasaan. Jika tidak, pertanyaan “Suara Rakyat, Suara Siapa” akan terus relevan sebagai kritik terhadap sistem politik yang kehilangan makna keterwakilan.
