Opini

Oleh, Rina Sriwati

Staf Sub Bagian Parmas dan SDM

Demokrasi di Indonesia pada masa kini terus mengalami perkembangan yang signifikan sejak era reformasi, terutama dalam aspek kelembagaan dan prosedural. Pemilihan umum yang dilaksanakan secara rutin, keberadaan lembaga perwakilan rakyat, serta jaminan kebebasan berpendapat menjadi indikator bahwa demokrasi telah mengakar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Masyarakat memiliki ruang yang relatif luas untuk menyalurkan aspirasi, baik melalui mekanisme formal seperti pemilu dan partai politik, maupun melalui ruang publik digital seperti media sosial. Partisipasi politik pun terlihat semakin meningkat, khususnya di kalangan generasi muda yang mulai aktif menyuarakan pandangan kritis terhadap isu-isu sosial, ekonomi, dan politik, namun di balik perkembangan tersebut, praktik demokrasi di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan mendasar.

Demokrasi sering kali berhenti pada tataran prosedural dan belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai substantif seperti keadilan, kesetaraan, dan keberpihakan pada kepentingan rakyat. Fenomena politik uang, pragmatisme elite politik, serta dominasi kepentingan kelompok tertentu menunjukkan bahwa demokrasi kerap dijadikan alat untuk meraih kekuasaan semata, bukan sebagai sarana memperjuangkan kesejahteraan publik. Selain itu, kualitas representasi politik masih dipertanyakan, karena tidak semua wakil rakyat benar-benar menyuarakan aspirasi konstituennya secara konsisten. Perkembangan teknologi dan media sosial juga membawa tantangan tersendiri bagi demokrasi di Indonesia.

Di satu sisi, media sosial membuka ruang partisipasi yang lebih luas dan cepat, tetapi di sisi lain memicu maraknya disinformasi, ujaran kebencian, serta polarisasi politik berbasis identitas. Kondisi ini dapat memperlemah rasionalitas publik dan menggeser demokrasi dari ruang dialog yang sehat menjadi arena konflik dan saling menjatuhkan. Kritik dan perbedaan pendapat yang seharusnya menjadi kekuatan demokrasi justru sering kali dipersempit atau dipelintir menjadi ancaman terhadap stabilitas, Oleh karena itu penguatan demokrasi di Indonesia membutuhkan komitmen bersama dari seluruh elemen bangsa. Penegakan hukum yang adil, transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta peningkatan literasi politik masyarakat menjadi langkah penting untuk memperbaiki kualitas demokrasi.

Demokrasi tidak cukup hanya diukur dari terselenggaranya pemilu, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan publik mampu menjawab kebutuhan rakyat dan menjamin hak-hak warga negara. Dengan demikian, demokrasi di Indonesia diharapkan tidak hanya berjalan secara formal, tetapi juga benar-benar berfungsi sebagai sistem yang berpihak pada keadilan sosial dan kesejahteraan bersama